Tanggal 12 November 2026, Indonesia dikagetkan melalui pemberitaan baik dimedia masa, media sosial hingga offline dengan adanya pemberitaan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari Jabatan Wakil Presiden, dimana jabatan tersebut merupakan jabatan politik yang dipilih melalui Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024-2029. Pasangan Prabowo-Gobran menang 1 putaran atas pasangan lainnya. Setelah proses panjang, sikap elegant ditunjukan oleh Gibran Rakabuming Raka, mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden bukan berarti seluruh hak keuangan dan fasilitas negara otomatis hilang. Lantas, apa dasar hukumnya? 1. Pengunduran Diri Tidak Selalu Berarti Kehilangan Hak Pensiun Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, hak keuangan dan administratif mantan Presiden maupun mantan Wakil Presiden telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menariknya, dalam undang-undang tersebut tidak hanya mengatur hak bagi pejabat yang menyelesaikan masa jabatannya, tetapi juga bagi Presiden atau Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat, termasuk karena mengundurkan diri atas inisiatif permintaan sendiri. Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 tentang Kedudukan Keuangan Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa berhenti atas permintaan sendiri termasuk kategori berhenti dengan hormat. Dengan demikian, pengunduran diri tidak serta-merta menghapus hak pensiun dan fasilitas administratif lainnya, sepanjang pemberhentian tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dinyatakan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat. 2. Apa Saja Hak Mantan Wakil Presiden yang Mengundurkan Diri? Berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978, terdapat sejumlah hak keuangan dan administratif yang dapat diperoleh mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat sebagai berikut. A. Uang Pensiun Sebesar 100% Gaji Pokok Terakhir Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 menyatakan: “Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.” Selanjutnya, Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa besarnya pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Perlu dipahami, 100% tersebut dihitung dari gaji pokok terakhir, bukan seluruh penghasilan, tunjangan jabatan, maupun fasilitas selama menjabat. B. Tunjangan Sesuai Ketentuan Pensiun Pasal 7 huruf a mengatur pemberian tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri. Artinya, hak tersebut memiliki dasar normatif tersendiri dan bukan semata-mata pemberian berdasarkan kebijakan atau kemurahan hati pemerintah. C. Biaya Rumah Tangga Pasal 7 huruf b memberikan hak atas biaya rumah tangga yang berkenaan dengan pemakaian baik Air, Listrik dan Telepon. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari hak administratif mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat. D. Fasilitas Kesehatan bagi Mantan Wakil Presiden dan Keluarganya Pasal 7 huruf c menyebutkan bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden diberikan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya. Dengan demikian, fasilitas kesehatan bukan hanya diperuntukkan bagi mantan pejabat yang bersangkutan, tetapi juga mencakup keluarganya sesuai ketentuan yang yang berlaku. E. Rumah Kediaman yang Layak Pasal 8 huruf a mengatur bahwa mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat diberikan sebuah rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Perlu dicatat, ketentuan ini tidak serta-merta berarti rumah tersebut menjadi hak milik pribadi manta wakil presiden atau dapat diperjualbelikan. Status dan mekanisme penyediaannya harus mengikuti ketentuan administrasi negara yang berlaku. F. Kendaraan Negara Beserta Pengemudinya Pasal 8 huruf b mengatur penyediaan sebuah kendaraan milik negara beserta pengemudinya. Dengan demikian, fasilitas tersebut merupakan kendaraan dinas atau fasilitas administratif negara, bukan otomatis kendaraan pribadi yang menjadi hak kepemilikan mantan Wakil Presiden. G. Staf Pendukung Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur bahwa kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat disediakan staf yang terdiri atas Pegawai Negeri. Keberadaan staf tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kemasyarakatan mantan wakil presiden yang bersangkutan. 3. Sejak Kapan Hak Pensiun dan Fasilitas Itu Diberikan? Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan dimulai terhitung sejak bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat. Namun, terdapat ketentuan mengenai penghentian hak tersebut. Pasal 10 mengatur bahwa pembayaran pensiun dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dihentikan apabila mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden: 1. Meninggal dunia; atau 2. Diangkat kembali menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Adapun hak keluarga yang ditinggalkan, termasuk pensiun janda atau duda, diatur lebih lanjut dalam ketentuan undang-undang tersebut. 4. Apakah Semua Wakil Presiden yang Mengundurkan Diri Otomatis Berhak? Jawabannya harus dilihat secara komperhensif dan cermat. Dalam penjelasan PP Nomor 5 Tahun 1978, berhenti dengan hormat mencakup: - Tidak dipilih atau diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir; - Berhenti atas permintaan sendiri; - Tidak dapat lagi menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya karena suatu sebab. Penjelasan tersebut juga menegaskan bahwa pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden pada prinsipnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila MPR dalam ketetapannya secara tegas menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat. Oleh karena itu, pengunduran diri harus tetap ditempatkan dalam prespektif konstitusional dan prosedur pemberhentian yang berlaku. Hak pensiun dan fasilitas mantan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan politik, melainkan persoalan hukum yang memiliki dasar normatif. 5. Perspektif Hukum: Fasilitas Negara atau Penghargaan atas Pengabdian? Dari perspektif hukum administrasi negara, pemberian pensiun dan fasilitas kepada mantan Wakil Presiden merupakan konsekuensi hukum dari status pemberhentian dengan hormat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undagang yang berlaku. Hak tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan negara atas pengabdian dalam jabatan konstitusional sekaligus dukungan administratif terhadap pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan setelah tidak lagi menjabat. Namun, perlu dibedakan antara: - Hak yang secara eksplisit diberikan undang-undang, seperti pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, kesehatan, rumah kediaman, kendaraan, dan staf; - Fasilitas yang mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut, termasuk status penggunaan aset negara; - Hak yang tidak otomatis timbul, seperti kepemilikan pribadi atas rumah atau kendaraan negara yang disediakan. Dengan demikian, tidak tepat menyamakan seluruh fasilitas negara dengan kekayaan pribadi mantan Wakil Presiden. KESIMPULAN Apabila Wakil Presiden yang mengundurkan diri atau berhenti dengan hormat tetap dapat memperoleh pensiun dan berbagai fasilitas oleh negara sesuai ketentaun hukum yang berlaku. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 7 Tahun 1978, khususnya Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yang mengatur pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, kesehatan, rumah kediaman, kendaraan negara, dan staf pendukung. Pengunduran diri Wakil Presiden bukan berarti otomatis kehilangan seluruh hak hukumnya. Sebaliknya, hak hukumnya tersebut juga bukan pemberian tanpa dasar, melainkan konsekuensi hukum yang harus memenuhi persyaratan atau kualifikasi pemberhentian dengan hormat. Sebab dalam negara hukum (Rechts staat), hak hukum pejabat negara maupun mantan pejabat negara harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan semata-mata berdasarkan persepsi atau kepentingan politik semata.