Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terkait tundingan Ijazah Palsu mantan Presiden Jokowi Widodo dengan terdakwa Roy Suryo, pada kamis tanggal 5 November 2026 di PN Jakarta Timur dengan agenda pemeriksaan saksi pelapor. Kehadiran Jokowi sebagai saksi ditunggu-tunggu oleh banyak pihak khususnya kubu Roy Suryo, sidang berjalan terdapat peristiwa seorang mantan Presiden yang terlihat memunguti berkasnya sendiri yang mungkin tampak sederhana. Namun, fenomena tersebut dapat memunculkan pertanyaan mendasar di kalangan masyarakat, aktivis, politisi, akademisi dan praktisi hukum mengenai penghormatan terhadap pejabat negara, mantan pejabat, martabat manusia, etika pelayanan publik, dan batas antara kewajiban hukum dengan kepatutan sosial. 1. Penghormatan: Kewajiban Hukum atau Etika? Secara hukum, penghormatan terhadap mantan Presiden tidak dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk selalu memperlakukan yang bersangkutan secara privilage dalam setiap keadaan. Mantan Presiden tetap memiliki kedudukan sebagai warga negara yang hak-haknya dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Equality Before The Law and Goverment). Artinya, dengan berakhirnya jabatan Presiden tidak menghilangkan hak atas perlakuan, perlindungan hukum, kehormatan, maupun martabat pribadi. 2. Apakah Membiarkan Mantan Presiden Memunguti Berkas Merupakan Pelanggaran Hukum? Tidak serta-merta, karena Mantan Presiden memunguti berkas miliknya sendiri di dalam persidangan, bahwa tindakan tersebut pada dasarnya bukan perbuatan melanggar hukum. Demikian pula, tidak setiap keadaan ketika seseorang mantan presiden tidak dibantu oleh orang lain dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau merendahkan martabatnya. Namun, apabila terdapat unsur penghinaan, perendahan martabat, diskriminasi, atau tindakan yang melanggar hak hukum seseorang, penilaiannya dapat berbeda dan harus didasarkan pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, perlu dibedakan batasan secara tegas antara ketidakpatutan secara etis dan pelanggaran hukum secara yuridis normatif. 3. Martabat Mantan Presiden Tetap Harus Dihormati? Jabatan Presiden memang memiliki kehormatan konstitusional, tetapi martabat manusia tidak berhenti ketika jabatan berakhir. Menghormati mantan Presiden bukan semata-mata karena pernah menduduki kekuasaan tertinggi Nomor 1 di Rebuplik ini, melainkan karena setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Makan dalam perspektif etika pemerintahan, membantu seseorang yang sedang mengalami kesulitan merupakan bentuk kepatutan, solidaritas, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 4. Kesimpulan Secara yuridis normatif, tidak terdapat kewajiban hukum yang secara otomatis mengharuskan setiap orang dengan melihat peristiwa tersebut lantas membantu mantan Presiden memungguti berkasnya sendiri di dalam ruang sidang. Akan tetapi, secara etis dan moral, memberikan bantuan serta menunjukkan penghormatan terhadap mantan presiden merupakan tindakan yang patut diapresiasi dan tidak sepantasnya menunjukkan tindakan merendahkan atau menghina mantan Presiden. Kekuasaan boleh berakhir, jabatan boleh berganti, tetapi penghormatan terhadap martabat manusia seharusnya tidak pernah berakhir sampai kapanpun. Sebab, ukuran suatu peradaban yang maju bukan hanya bagaimana seseorang diperlakukan ketika berkuasa, melainkan juga bagaimana manusia diperlakukan ketika tidak lagi memiliki kekuasaan.