Ada sebuah ironi "lomba lari" yang kerap terjadi dalam arena penegakan hukum pidana kita. Pada satu lintasan, ada penyidik dan penuntut umum yang terburu-buru "kejar tayang" melimpahkan berkas pokok perkara ke pengadilan. Di lintasan sebelah, ada tersangka yang mendaftarkan permohonan praperadilan demi menguji apakah upaya paksa terhadap dirinya sah menurut hukum ataukah tidak. Siapa yang menjadi pemenang dalam perlombaan ini? Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 (KUHAP Baru) secara tegas telah memberi jawaban atas pertanyaan di atas dengan menyatakan bahwa: “selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat di selenggarakan”. Namun, kepastian hukum tersebut mendadak goyah dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026 baru-baru ini. Secara substantif, regulasi teknis tersebut menetapkan bahwa: “Terhadap permohonan praperadilan yang diajukan setelah pokok perkara dilimpahkan, maka permohonan praperadilan tetap diregistrasi, disidangkan, dan diputus dengan amar putusan yang menyatakan permohonan praperadilan tidak dapat diterima”. Kehadiran SEMA tersebut seolah mempertegas ke mana arah keberpihakan Mahkamah Agung — Hukum acara pidana seakan ditarik mundur ke dalam perdebatan klasik, antara “mengabdi pada asas efisiensi peradilan atau tetap teguh menjaga hak asasi manusia”. Dengan memberi ‘karpet merah’ pada efisiensi waktu, SEMA ini secara nyata telah mendegradasi hakikat praperadilan sebagai benteng terdepan bagi pencari keadilan. Bersembunyi di Balik Dalil "Kepastian Hukum" Salah satu alasan dibalik lahirnya SEMA Nomor 3 tahun 2026 adalah demi kepastian hukum. Alasan ini memang terdengar meyakinkan di permukaan, misalnya dengan menyatakan: “jadwal persidangan harus pasti, perkara tidak boleh digantung, dan tumpang tindih antara praperadilan dan sidang pokok perkara harus diakhiri”. Namun, ini tidak lain adalah bentuk penyempitan hukum yang sangat berbahaya. Kepastian hukum tidak boleh dipahami sekadar sebagai "kepastian selesainya sebuah berkas pokok perkara" atau "kepastian jadwal sidang pokok perkara". Ketika kepastian hukum direduksi menjadi kepastian administratif, maka hukum sebenarnya telah kehilangan ruhnya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 secara tegas tidak hanya menyebut kata "kepastian hukum", melainkan "kepastian hukum yang adil". Kepastian yang dihasilkan dengan cara mematikan hak uji tersangka untuk memperoleh proses peradilan yang fair bukanlah kepastian hukum, melainkan kepastian prosedural yang otoriter. Lagipula, apa gunanya kepastian jadwal sidang jika sidang tersebut dibangun di atas tindakan penyidikan yang sejak awal cacat prosedur dan melanggar hak asasi manusia? Kembali ke Setelan Awal KUHAP Jika SEMA Nomor 3 tahun 2026 terbukti menciptakan ketimpangan relasi kuasa dan menggerus keadilan prosedural, lantas ke mana arah hukum acara pidana kita harus diluruskan? Jawabannya sederhana: kembali ke setelan awal (original intent) filosofi KUHAP. Dengan mengembalikan aturan ke setelan awal KUHAP, kita menghentikan praktik "balapan waktu" yang merugikan tersangka. Penyidik tidak perlu lagi tergesa-gesa untuk melimpahkan berkas perkara, begitupun Penuntut Umum tidak perlu tergesa-gesa menyusun berkas perkara sekadar untuk menyalib pendaftaran praperadilan. Sebaliknya, penegak hukum diajak untuk percaya diri: “jika proses penyidikan sejak awal dilakukan secara benar, sah, dan akuntabel, maka seharusnya tidak perlu takut menghadapi uji praperadilan”. Kembali ke setelan awal adalah panggilan untuk mengembalikan fungsi praperadilan pada khittah dasarnya sebagai satu-satunya instrumen pengawasan horizontal atas wewenang paksa negara. Praperadilan disini harus tetap menunda persidangan pokok perkara. Aturan main yang ideal dan adil harus digariskan dengan tegas — bahwa selama permohonan praperadilan telah didaftarkan oleh tersangka/kuasa hukumnya, maka pelimpahan maupun pemeriksaan pokok perkara wajib ditunda sampai ada putusan praperadilan yang berkekuatan hukum tetap. Langkah penundaan di atas jangan dipahami sebagai bentuk "penghambatan" terhadap proses penuntutan, melainkan sebuah prosedur penyaringan (screening process). Negara tidak boleh terburu-buru mengadili seseorang di sidang pembuktian materiil jika keabsahan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penetapan tersangka dan lainnya masih "berdarah-darah" dipertanyakan di meja praperadilan. Lagipula, alasan "penguluran waktu" yang berlebihan oleh tersangka hanyalah kekhawatiran yang dilebih-lebihkan. Sebab jika kita membedah konstruksi KUHAP secara cermat, kekhawatiran ini sebenarnya tidak berdasar karena terdapat dua benteng pembatas yang sudah ada sejak awal. Pertama, objek praperadilan bersifat limitatif—KUHAP sudah membatasi secara tegas apa saja yang boleh di praperadilan kan. Kedua, hukum acara praperadilan sangat cepat—praperadilan didesain sebagai speedy trial yang wajib diputus dalam jangka waktu 7 hari kerja. Mengembalikan aturan praperadilan ke setelan awal KUHAP tidak lain adalah jalan untuk merestorasi keadilan. Efisiensi peradilan tidak boleh diraih dengan cara memangkas hak asasi tersangka. Sebab, peradilan yang dipercepat dengan mengorbankan prosedur yang sah tidak akan pernah menghasilkan keadilan, melainkan sekadar vonis massal yang kehilangan kehormatan hukumnya.