Nafkah merupakan salah satu kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga. Namun, bagaimana jika seorang suami tidak lagi memberikan nafkah kepada istri maupun anak-anaknya? Apakah istri hanya bisa menerima keadaan tersebut, atau ada langkah hukum yang dapat dilakukan? 1. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya. Bagi pasangan Muslim, kewajiban tersebut juga diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengatur tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan hidup istri dan rumah tangga. Dengan demikian, pemberian nafkah bukan sekadar tanggung jawab moral, melainkan kewajiban yang diatur oleh hukum. 2. Apa Langkah Hukum Jika Suami Tidak Memberikan Nafkah? Apabila suami melalaikan kewajibannya, istri dapat menempuh beberapa langkah hukum. Pertama, mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban nafkah. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan apabila kewajiban dalam perkawinan dilalaikan. Kedua, apabila perbuatan suami memenuhi unsur penelantaran rumah tangga, istri dapat melaporkannya kepada kepolisian berdasarkan Pasal 9 jo. Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp15 juta. Namun, perlu dipahami bahwa tidak setiap suami yang tidak memberikan nafkah otomatis dapat dipidana. Harus dibuktikan terlebih dahulu unsur penelantaran rumah tangga. Ketiga, apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan, istri dapat mempertimbangkan gugatan perceraian sesuai alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Bagaimana dengan Nafkah Anak? Kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 45 UU Perkawinan dan Pasal 105 huruf c KHI, yang pada prinsipnya mengatur tanggung jawab orang tua dan ayah dalam pemeliharaan serta pembiayaan anak. Artinya, perceraian tidak serta-merta menghapus kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya. PENUTUP Suami yang tidak memberikan nafkah bukan berarti istri tidak memiliki perlindungan hukum. Terdapat upaya hukum yang dapat ditempuh, mulai dari gugatan pemenuhan nafkah hingga laporan dugaan penelantaran rumah tangga apabila unsur pidananya terpenuhi. Oleh karena itu, penting bagi setiap istri untuk memahami hak-haknya dan tidak ragu mencari pendampingan hukum ketika mengalami persoalan tersebut.