Benarkah Mau Cerai Harus Pisah Rumah 6 Bulan Dulu? “Kalau mau cerai, harus pisah rumah dulu selama 6 bulan.” Kalimat seperti ini mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan tidak sedikit orang yang sedang menghadapi masalah rumah tangga justru diminta menunggu oleh pasangan, keluarga, atau orang di sekitarnya dengan alasan, “Belum bisa cerai, kan belum pisah rumah 6 bulan.” Tapi benarkah demikian? Jawabannya: tidak sesederhana itu. Ada dasar hukum mengenai pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan, tetapi ketentuan tersebut tidak bisa begitu saja dianggap sebagai syarat mutlak untuk semua perkara perceraian. Lalu bagaimana sebenarnya aturan hukumnya? Mari kita bahas. “Bang, benar nggak sih kalau mau cerai harus pisah rumah 6 bulan dulu?” Jawabannya: tidak selalu. Kesalahpahaman ini muncul karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. SEMA tersebut masih berstatus berlaku. Dalam rumusan hukum Kamar Agama, Mahkamah Agung mengatur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerusdapat dikabulkan apabila terbukti: 1. suami dan istri memang terus-menerus berselisih dan bertengkar; 2. sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali; dan 3. diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan. Namun ada pengecualian apabila ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Jadi, angka 6 bulan itu tidak tepat jika kemudian dipukul rata menjadi “semua orang yang mau cerai wajib pisah rumah 6 bulan.” Konteks alasan perceraian dan fakta perkara tetap penting. --- Kenapa Ada Aturan Pisah Rumah 6 Bulan? Ketentuan ini berkaitan dengan perkara perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Artinya, pengadilan tidak hanya melihat bahwa suami dan istri pernah bertengkar. Sebab, dalam kehidupan rumah tangga, perbedaan pendapat atau pertengkaran sesekali tentu bisa terjadi. Yang menjadi persoalan adalah ketika perselisihan tersebut sudah berlangsung terus-menerus dan berdasarkan fakta yang diperiksa dalam persidangan, tidak ada harapan lagi bagi pasangan tersebut untuk hidup rukun sebagai suami dan istri. SEMA No. 3 Tahun 2023 kemudian menambahkan indikator berupa telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan, dengan pengecualian jika ditemukan fakta hukum mengenai KDRT. Dengan demikian, jangan memahami aturan tersebut secara sederhana menjadi: > “Belum pisah rumah 6 bulan = tidak boleh mengajukan cerai.” Persoalannya lebih kompleks daripada itu. ---- Alasan Perceraian Itu Tidak Hanya “Sering Bertengkar” Ini bagian yang juga penting. Dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, terdapat beberapa alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, antara lain: Pertama, salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lain yang sukar disembuhkan. Kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin, tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya. Ketiga, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung. Keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya. Kelima, salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Bagi perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, ketentuan alasan perceraian juga dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 116. KHI sendiri disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Jadi, ketika seseorang ingin bercerai, yang perlu dilihat bukan hanya pertanyaan: “Sudah pisah rumah 6 bulan atau belum?” Tetapi juga: “Apa alasan perceraian yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga tersebut?” --- Bagaimana Kalau Ada KDRT? Nah, ini merupakan bagian yang sangat penting. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara tegas memberikan pengecualian terhadap ketentuan pisah tempat tinggal 6 bulan apabila ditemukan fakta hukum adanya KDRT. Artinya, ketentuan 6 bulan tidak seharusnya dipahami secara kaku sampai membuat seseorang yang berada dalam situasi kekerasan harus tetap tinggal serumah demi “menunggu enam bulan”. Dalam penjelasan yang dipublikasikan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, ketentuan tersebut memang dijelaskan sebagai bentuk pengecualian bagi perkara yang ditemukan fakta hukum mengenai KDRT. Karena itu, apabila dalam rumah tangga terdapat kekerasan, persoalannya bukan sekadar kapan bisa mengajukan perceraian. Keselamatan dan perlindungan pihak yang menjadi korban juga menjadi hal yang sangat penting. --- Jadi, Mitos atau Fakta? Kalau pertanyaannya: “Apakah semua orang yang mau bercerai wajib pisah rumah selama 6 bulan?” Tidak tepat jika dijawab “iya” secara mutlak.** Yang lebih tepat: Ketentuan pisah tempat tinggal minimal 6 bulan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 berkaitan dengan perkara perceraian yang menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan ketentuan adanya pengecualian apabila ditemukan fakta hukum KDRT. Sementara itu, peraturan mengenai alasan perceraian sendiri mencakup beberapa kondisi lain, sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, tidak tepat kalau semua persoalan perceraian disamaratakan hanya dengan satu aturan. Jangan Sampai Salah Memahami Aturan Dalam perkara keluarga, setiap kondisi bisa memiliki fakta yang berbeda. Misalnya, seseorang mengalami penelantaran. Orang lain menghadapi kekerasan. Ada pula pasangan yang sudah bertahun-tahun berselisih dan tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun. Ada juga perkara yang berkaitan dengan salah satu pihak meninggalkan pasangannya selama bertahun-tahun. Semua kondisi tersebut tidak otomatis dapat diperlakukan dengan cara yang sama. Karena itu, sebelum menyimpulkan “harus pisah rumah 6 bulan”, kita perlu melihat terlebih dahulu alasan perceraian yang digunakan dan fakta yang dapat dibuktikan dalam persidangan. Dan satu hal yang juga perlu diingat: SEMA merupakan pedoman bagi pengadilan dalam menjalankan tugasnya. Penilaian akhir terhadap suatu perkara tetap dilakukan oleh hakim berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Catatan: tulisan ini bersifat informasi umum dan bukan pengganti konsultasi hukum untuk perkara tertentu. Untuk kasus konkret, terutama apabila terdapat KDRT atau persoalan keselamatan, sebaiknya mencari bantuan hukum atau layanan pendampingan yang sesuai.*